Ramadan adalah bulan yang sangat penting bagi umat Islam di seluruh dunia, termasuk di Indonesia. Pada tahun 2018, ada banyak diskusi dan antisipasi mengenai kapan tepatnya puasa dan Lebaran akan dimulai. Artikel ini akan membahas secara rinci tentang proses penentuan tanggal tersebut oleh pemerintah Indonesia.
Penentuan Awal Puasa
Pemerintah Indonesia, melalui Kementerian Agama, biasanya mengumumkan tanggal resmi awal puasa setelah melaksanakan Sidang Isbat. Sidang ini melibatkan berbagai komponen terkait, termasuk organisasi masyarakat (ormas) Islam.
Pada tahun 2018, Pimpinan Pusat Muhammadiyah telah menetapkan 1 Ramadan 1439 Hijriyah jatuh pada hari Kamis, 17 Mei 2018. Namun, untuk penentuan yang seragam, Kementerian Agama menggelar Sidang Isbat yang diikuti oleh berbagai pihak terkait.
Proses Sidang Isbat
Sidang Isbat adalah proses yang dilakukan pemerintah untuk menentukan awal bulan Ramadan. Proses ini melibatkan pemantauan hilal di berbagai lokasi di Indonesia. Tim pemantau hilal biasanya melibatkan pihak Kanwil Kemenag di seluruh Indonesia, Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (LAPAN), dan Observatorium Bosscha.
Pengumuman Resmi
Setelah Sidang Isbat, pemerintah mengumumkan hasilnya kepada publik. Pada tahun 2018, pengumuman tersebut menetapkan bahwa awal puasa Ramadan dimulai serentak pada 17 Mei.
Lebaran atau Idul Fitri
Lebaran, yang juga dikenal sebagai Idul Fitri, adalah hari raya yang menandai akhir dari bulan puasa Ramadan. Pada tahun 2018, pemerintah juga menetapkan Lebaran setelah melaksanakan Sidang Isbat, serupa dengan proses penentuan awal puasa.
Keseragaman dan Persatuan
Salah satu tujuan Sidang Isbat adalah untuk mencapai keseragaman dan persatuan dalam penentuan awal puasa dan Lebaran di seluruh Indonesia. Ini penting untuk memastikan bahwa semua umat Islam di Indonesia memulai dan mengakhiri puasa pada waktu yang sama.
Kesimpulan
Proses penentuan kapan puasa dan Lebaran Ramadan 2018 menurut pemerintah adalah contoh bagaimana pemerintah berusaha menyatukan berbagai pandangan dan metode untuk mencapai keseragaman. Ini menunjukkan pentingnya koordinasi dan kerjasama antara pemerintah dan komunitas Muslim untuk memelihara tradisi dan keharmonisan sosial.
